Persoalan banjir yang kerap melanda Kabupaten Sidoarjo setiap kali musim hujan tiba kembali memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Berdasarkan pengamatan dan analisis awak media, penanganan genangan air di kawasan tersebut dinilai masih terjebak dalam pola darurat yang bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi PAN, H. Bangun Winarso, menegaskan bahwa kompleksitas penyebab banjir di wilayahnya menuntut langkah penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, faktor pemicu genangan sangat beragam, mulai dari sedimentasi sungai, penyumbatan saluran drainase, alih fungsi lahan, hingga kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan.
Sebagaimana dilaporkan dalam dinamika politik lokal, politisi yang juga duduk di Badan Anggaran tersebut menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. "Banjir yang ada di Sidoarjo ini masalahnya kompleks, kita harus bersama-sama membenahi," ujarnya menanggapi persoalan lingkungan yang kian mendesak.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa edukasi saja tidak akan efektif tanpa adanya regulasi yang tegas hingga tingkat desa. Pemerintah daerah didorong untuk segera merumuskan peraturan desa terkait tertib sampah guna menekan kebiasaan membuang limbah rumah tangga langsung ke aliran sungai maupun saluran air.
Dari aspek teknis infrastruktur, penertiban bangunan liar yang menghambat laju air harus berjalan beriringan dengan program normalisasi sungai. Mengutip pandangan para ahli tata kota yang diserap oleh legislatif, pembersihan endapan lumpur tidak akan membuahkan hasil optimal apabila hambatan fisik di sepanjang bantaran sungai masih dibiarkan berdiri.
Sebagai langkah konkret menghadapi ancaman musiman ini, DPRD Sidoarjo memastikan adanya ketersediaan dukungan finansial yang memadai dalam struktur anggaran daerah. Dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan, pemerintah mengalokasikan tambahan dana sekitar Rp4 miliar khusus untuk memperkuat satgas penanganan banjir di bidang sumber daya air.
Selain dana satgas tersebut, dukungan anggaran juga disalurkan melalui program kewilayahan di 18 kecamatan dengan total hampir mencapai Rp15 miliar. Kebijakan pendelegasian wewenang ini dinilai sangat efektif agar perbaikan infrastruktur skala kecil seperti saluran mampet dan jalan berlubang dapat segera ditangani tanpa harus menunggu birokrasi dari dinas teknis.
Secara keseluruhan, alokasi anggaran penanganan banjir di APBD Sidoarjo tercatat berada di kisaran angka lebih dari Rp40 miliar. Melalui sinergi antara regulasi yang kuat, kesadaran warga, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran, pemerintah daerah optimis persoalan klasik genangan di kawasan perkotaan maupun wilayah rawan seperti Kecamatan Waru dapat segera teratasi secara permanen.