Kisah perjuangan hidup kembali datang dari dunia kampus tanah air, di mana keterbatasan ekonomi tidak menghentikan semangat seorang pemuda untuk terus mengenyam pendidikan tinggi. Berdasarkan laporan yang dihimpun, ratusan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) terpaksa gigit jari dan gagal mendapatkan bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) akibat sistem penentuan kelas kesejahteraan atau desil yang dinilai tidak akurat.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum bernama Rizki Sulaiman Adidtia harus memutar otak dan banting tulang demi melanjutkan kuliahnya. Remaja berusia 17 tahun asal Kecamatan Tanjung Bumi tersebut terpaksa melakoni profesi sebagai tukang ojek di waktu senggang setelah menyadari bahwa dirinya gagal lolos seleksi administratif beasiswa akibat tercatat masuk dalam kategori desil 6 hingga 10.
Mengutip keterangan dari Rizki, sejak awal masuk perguruan tinggi ia sangat mengandalkan bantuan beasiswa tersebut agar tidak menjadi beban finansial bagi keluarganya di rumah. Mengingat sang ayah bekerja sebagai nelayan kecil dengan penghasilan tidak menentu dan ibunya bekerja serabutan, ia menyadari betul bahwa kiriman uang dari orang tua sangatlah terbatas untuk menutupi seluruh kebutuhan kuliah.
Berdasarkan analisis dari pengamatan awak media, masalah validitas data desil kemiskinan ini kerap menimbulkan polemik di berbagai daerah, yang tidak hanya menyasar warga penerima bantuan sosial tetapi juga merugikan kalangan mahasiswa kurang mampu. Ketua Ikatan Mahasiswa Bidik Misi UTM, Dirga, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 222 mahasiswa di kampusnya mengalami kendala serupa, dan angka tersebut berpotensi terus merangkak naik seiring proses pendataan ulang.
Menanggapi persoalan pelik ini, Wakil Rektor III UTM, Surokim, turut angkat bicara dan mendesak pemerintah agar segera mengevaluasi serta memperbaiki sistem data desil secara menyeluruh. Pihak kampus berharap penyesuaian data yang tepat sasaran dapat segera dilakukan agar hak-hak mahasiswa dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak tidak terabaikan.