Pemerintah Kota Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak di Kota Pahlawan. Tidak hanya menyasar sekolah formal konvensional, Pemkot Surabaya kini bersiap memperluas jangkauan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) agar dapat dinikmati oleh para santri di pondok pesantren.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Rencana strategis ini digagas langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan sinkronisasi data secara mendalam. Berdasarkan pengamatan awak media, langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah di Surabaya yang luput dari perhatian pemerintah daerah, termasuk mereka yang menempuh pendidikan agama di pesantren.
Dalam keterangannya, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut lahir setelah jajarannya melakukan pencocokan data pokok pendidikan antara lulusan tingkat sekolah dasar dan lanjutan. "Kalau berkurang, ada di mana? Maka ada di pondok (pesantren) mungkin. Maka kalau mereka itu masuk dalam hak orang yang (harus dibantu) maka BOPDA-nya harus tetap diberikan," ujar Eri saat ditemui di Balai Kota.
Dari analisis tim redaksi, kebijakan ini menjadi angin segar bagi ekosistem pendidikan keagamaan di daerah perkotaan yang kerap membutuhkan dukungan finansial operasional. Kehadiran BOPDA diharapkan mampu meringankan beban operasional pesantren sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas serta proses belajar mengajar bagi para santri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Febrina Kusumawati mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang menggodok proses penghitungan jumlah riil anak asal Surabaya yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren. "Kita lagi melakukan proses perhitungan itu. Mudah-mudahan yang rampung kita bisa lakukan," ungkap Febrina terkait progres pendataan tersebut.
Kendati demikian, Febrina memberikan catatan bahwa program bantuan ini nantinya akan diprioritaskan secara khusus bagi warga ber-KTP Surabaya yang bersekolah di pesantren wilayah setempat. Sementara itu, santri yang berasal dari luar kota tidak termasuk dalam cakupan tanggungan anggaran Pemkot Surabaya.
Setelah seluruh proses validasi data dan penghitungan anggaran selesai, pihak Dinas Pendidikan akan segera mengajukan alokasi dana tersebut untuk disesuaikan dalam APBD. Targetnya, program bantuan finansial pendidikan bagi pondok pesantren ini sudah bisa mulai direalisasikan secara resmi pada tahun 2027 mendatang.