Ratusan pengemudi kendaraan towing dan truk logistik memadati kawasan sekitar Kantor Pertamina Jatimbalinus, Surabaya, dalam sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran. Berdasarkan pengamatan dan laporan di lapangan, massa yang terdiri dari sekitar 300 unit towing serta 130 truk besar jenis CDD hingga tronton tersebut bertekad untuk terus bertahan dan menginap di lokasi hingga tuntutan mereka mendapatkan respons nyata.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Aksi protes ini dipicu oleh kekesalan para pengemudi terhadap kebijakan pemblokiran barcode bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang dinilai kerap terjadi secara mendadak. Menurut keterangan Koordinator aksi, Supriyono, para sopir merasa dirugikan karena kuota harian mereka sering terpotong drastis dan barcode tidak dapat digunakan saat hendak melakukan pengisian ulang di stasiun pengisian bahan bakar.
Supriyono menegaskan bahwa para pengemudi yang berprofesi sebagai sopir harian ini bukanlah pihak pengusaha yang melakukan penimbunan, sehingga pemblokiran secara massal dinilai sangat tidak adil. "Harapan kami simpel. Kami ini sopir, bukan pengusaha. Tolong segera selesaikan persoalan barcode agar kami bisa jalan kembali dan urusan selesai. Jika tidak ada respon baik, kami akan tetap bertahan dan menginap di sini," ujarnya saat ditemui di lokasi.
Dari analisis awak media, terganggunya pasokan solar bersubsidi ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan kerja para pengemudi, tetapi juga mengancam distribusi rantai pasok logistik secara luas. Komoditas penting seperti buah-buahan dan sayuran segar dilaporkan mengalami hambatan pengiriman karena armada pengangkut tertahan di tengah jalan akibat kendala pengisian bahan bakar.
Selain masalah pemblokiran barcode secara sepihak, para demonstran juga menyoroti adanya penolakan pengisian solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum serta dugaan pungutan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Massa aksi berencana memperluas cakupan protes dengan mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur apabila pihak terkait tidak segera memberikan solusi konkrit atas permasalahan yang telah dikeluhkan sejak beberapa bulan terakhir.