Dinas Kesehatan Kota Blitar mengambil langkah kontroversial dengan menolak mempublikasikan hasil uji laboratorium terkait sampel makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diduga memicu keracunan massal pada puluhan pelajar.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dissie Laksmonowati Arlini, menegaskan bahwa instansinya tidak memiliki kewajiban untuk membuka hasil pengujian tersebut kepada khalayak umum karena data itu difokuskan sebagai bahan penanganan internal.
Menurut Dissie, prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan insiden serupa tidak kembali terulang dan membahayakan keselamatan para penerima manfaat program kedepannya.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, penolakan ini menuai tanda tanya besar dari publik mengingat transparansi informasi sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program distribusi makanan gratis.
"Prinsipnya bukan kita menutupi. Tidak. Tapi secara treatment kita wajib melakukan pembinaan. Apa pun hasilnya kita tetap harus melakukan pembinaan," ungkap Dissie saat memberikan keterangan kepada awak media.
Kendati enggan merinci jenis kontaminasi yang ditemukan, pihak Dinas Kesehatan Blitar tak menampik bahwa hasil uji laboratorium dari Labkesda Provinsi Jawa Timur memang menunjukkan adanya cemaran pada sampel makanan tersebut.
Analisis dari tim redaksi menunjukkan bahwa sikap tertutup ini berisiko memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, meskipun pemerintah berdalih bahwa fokus utama mereka adalah melakukan audit higienitas secara menyeluruh pada dapur penyedia.
Sebagai langkah antisipasi lanjutan, Dinas Kesehatan berencana untuk melakukan audit ulang terhadap dapur SPPG Cik Ditiro, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga tahap distribusi makanan.
Pemeriksaan ketat tersebut mencakup kepatuhan para pekerja atau penjamah makanan terhadap standar operasional prosedur kesehatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri yang memadai saat mengolah makanan.
Evaluasi menyeluruh ini nantinya akan menjadi dasar pertimbangan penting sebelum instansi terkait memberikan rekomendasi operasional lanjutan bagi penyedia makanan setelah masa penangguhan berakhir.
Sebelumnya, insiden dugaan keracunan ini menimpa sekitar 20 siswa yang terdiri dari pelajar SLB Negeri 1 Kota Blitar serta MTs Al Muhafizoh usai mengonsumsi menu makanan yang disajikan pada pertengahan September lalu.