Komisi IX Usul Pemangkasan MBG, Siswa SMA Berisiko Dicoret

Dinamika pengelolaan anggaran negara kembali memicu penyesuaian pada program prioritas pemerintah. Berdasarkan laporan yang dihimpun tim redaksi, Komisi IX DPR RI secara terbuka melontarkan wacana untuk melakukan efisiensi besar-besaran terhadap jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis atau yang populer disebut MBG di tengah tantangan fiskal yang kian mendesak.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe →

Wacana tersebut mengemuka setelah adanya tekanan fiskal serta perombakan skema pendanaan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen perencanaan awal pemerintah, target sasaran program ini sejatinya diproyeksikan menyentuh angka lebih dari 80 juta orang di seluruh penjuru tanah air.

Menanggapi situasi keuangan negara yang dinilai membutuhkan perhatian ekstra, Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Arifin menyatakan dukungannya terhadap langkah rasionalisasi tersebut. Menurut Zainul, penyesuaian target sasaran merupakan opsi realistis yang dapat ditempuh demi menjaga kesehatan anggaran negara dalam jangka panjang.

"Bagi kami Komisi IX, karena kita ini sedang menghadapi problem fiskal yang cukup serius, maka kita setuju dilakukan efisiensi untuk penerima manfaat," ujar Zainul saat ditemui awak media di kawasan kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Dari hasil pengamatan awak media, langkah pengetatan anggaran ini mengarah pada skenario spesifik yang sebelumnya sempat dibahas bersama Badan Gizi Nasional. Opsi paling potensial adalah dengan memangkas porsi penerima manfaat yang berasal dari kelompok pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat.

"Kalau kemarin pembicaraan awal kita sama BGN kan SMA yang kita kurangi. Jadi kalau target awal sekarang 82,5 juta dikurangi dengan SLTA kurang lebih 8 juta, masih di angka 74 juta," lanjut Zainul merinci proyeksi kalkulasi anggaran tersebut.

Melalui analisis tim redaksi, kebijakan pemangkasan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan legislatif harus memutar otak untuk mengoptimalkan efektivitas program di tengah keterbatasan kas negara. Keputusan final mengenai nasib para siswa tingkat atas dalam daftar penerima manfaat MBG tentunya masih akan menunggu pembahasan lintas sektoral lanjutan.