Pemerintah didesak agar tidak bersikap reaktif atau menunggu bencana terjadi baru menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat yang terdampak. Negara dituntut mengambil langkah proaktif melalui kesiapan sistem mitigasi yang matang jauh sebelum ancaman bencana benar-benar memakan korban jiwa.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis tim redaksi, urgensi penguatan mitigasi ini menyoroti pentingnya konsistensi implementasi regulasi penanggulangan bencana di Indonesia agar tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas. Kesiapsiagaan lintas sektor harus diuji dan disiapkan secara konsisten demi meminimalisir risiko jatuhnya korban.
Edi Purwanto selaku anggota Komisi V DPR RI menegaskan bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki payung hukum yang kuat terkait penanggulangan bencana, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Kendati demikian, regulasi tersebut wajib diterjemahkan ke dalam operasional lapangan yang terpadu dan tanpa celah.
Lebih lanjut, ia menekankan agar alur koordinasi antarlembaga maupun pemerintah daerah tidak mengalami hambatan dalam situasi darurat. "Jangan sampai ada mata rantai yang terputus, dari identifikasinya seperti apa, komunikasinya seperti apa, sampai pada keselamatan rakyat, itu yang paling penting," ujar Edi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026.
Mengutip pandangan awak media, efektivitas mitigasi bencana sangat bergantung pada ketepatan komunikasi risiko kepada masyarakat serta kecepatan respons aparat berwenang. Pengawasan ketat terhadap daerah rawan bencana diyakini mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa ketika ancaman alam mulai meningkat.