Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan ekosistem mangrove. Langkah konkret melalui kebijakan anggaran yang memihak dinilai sangat krusial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir yang selama ini kerap terpinggirkan.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menegaskan bahwa penataan wilayah pesisir tidak boleh sekadar berorientasi pada pelestarian lingkungan semata. Menurutnya, aspek kebudayaan, sumber penghidupan, hingga pelibatan aktif masyarakat lokal harus berjalan secara beriringan agar potensi ekonomi biru di Sidoarjo dapat dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan analisis tim redaksi, fokus kebijakan anggaran daerah memang masih sering kali mengabaikan sektor perikanan tangkap dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, edukasi regulasi terkait perlindungan mangrove serta pengembangan sektor pariwisata kreatif di kawasan tersebut harus dipandang sebagai peluang pertumbuhan ekonomi baru yang menjanjikan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas pendukung operasional nelayan yang selama ini masih minim. Ia menilai rencana program inovatif tidak akan berdampak apa pun jika kebutuhan mendasar seperti akses bahan bakar minyak dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan belum terpenuhi secara nyata.
Sebagaimana dilaporkan dalam evaluasi daerah, sektor perikanan tangkap kerap menghadapi kendala besar ketika cuaca buruk melanda perairan. Pengadaan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan serta pembangunan gudang pendingin atau cold storage dinilai mendesak agar hasil tangkapan ikan tidak langsung dijual dengan harga murah saat produksi melimpah.
Selain masalah operasional melaut, sektor sanitasi di perkampungan nelayan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas sepenuhnya. Mengingat Kabupaten Sidoarjo masih berstatus sebagai daerah dengan predikat bebas buang air besar sembarangan atau ODF bersyarat, pembangunan fasilitas jamban sehat komunal menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga kesehatan lingkungan.
Di sisi lain, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Tarkit Erdianto, mengingatkan agar program pemberdayaan masyarakat pesisir tidak dijalankan secara seremonial atau musiman saja. Sinergi lintas sektor yang berkesinambungan diyakini mampu mendorong kemandirian warga pesisir dalam mengelola potensi wilayah sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove secara jangka panjang.